Ada perubahan prinsip dalam kebijakan harga BBM Indonesia antara era Sukarno-SBY dibandingkan dengan era Joko Widodo. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan era SBY prinsipnya adalah harga BBM disubsidi.
Perubahan harga atau permasalahan yang timbul hanya seputar besarnya nilai subsidi tersebut dalam APBN. Kalau subsidinya ingin dikurangi maka harga BBM biasanya naik. Kalau subsidinya tetap tapi konsumsi dalam negerinya tinggi maka biasanya juga diusulkan naik. Kalau biaya impor minyaknya membengkak mahal (karena Rupiah jatuh atau karena harga minyak dunia memang sedang tinggi) biasanya juga diusulkan naik!
Dengan demikian besarnya nilai subsidi BBM dalam APBN itu dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: Jumlah lifting minyak dalam negeri, harga minyak dunia (impor), besarnya konsumsi BBM, ketersediaan dana APBN (PDB).
Mafhum mukhalaf-nya adalah bahwa sepanjang sejarah kita sebelumnya perubahan harga BBM itu selalu terkait dengan faktor-faktor tersebut di atas. Sehingga harga BBM bisa naik dan bisa pula turun.
Era Joko Widodo prinsipnya adalah subsidi BBM akan dicabut total secara bertahap selama 5 tahun. Silakan lihat visi misi Jokowi-Kalla yang disampaikan ke KPU dulu.
Ini berarti setelah 5 tahun nanti harga BBM di kita akan dibuat mengikuti harga pasar, mirip seperti di Amerika. Ini mengikuti kaidah liberalisasi sektor hilir migas kita. (Kita tidak menyangka bahwa kebijakan liberalisasi begini justru diambil oleh partai yang katanya Anti Neolib, yaitu PDI Perjuangan).
Jika prinsipnya demikian, maka selama proses penghapusan subsidi BBM (sampai 5 tahun ke depan) faktor-faktor seperti jumlah lifting minyak dalam negeri, harga minyak dunia serta besarnya konsumsi BBM dalam negeri semuanya tak payah harus diperhitungkan lagi! Tujuannya memang penghapusan subsidi secara total!
Nanti setelah subsidi terhapus total di tahun 2019 maka barulah penentuan harga BBM (naik atau turun) akan kembali dipengaruhi faktor harga minyak dunia (cuma ini faktor yang utama).
Kesimpulan lainnya, konsekuensi logis dari prinsip baru ini maka selama 5 tahun ke depan tak akan ada penurunan harga BBM. Kalau pun ada (misalnya karena tekanan politik) maka ini hanya akan memperlambat target waktu penghapusan saja. Kalau ingin subsidi terhapus habis dalam 5 tahun maka kalau pun ada penurunan harga BBM pastinya akan diimbangi dengan kenaikan berlipat di tahun selanjutnya.
Catatan:
Adanya perbedaan prinsip dalam kebijakan harga BBM ini kadang tak dimengerti oleh sebagian kita. Padahal semuanya bisa dibaca selama kampanye Pilpres kemarin. Sebagian orang ada yang bilang, “Siapa pun yang jadi presiden maka dia akan menaikan harga BBM kok..”
Ya betul, tapi prinsip dasar Prabowo Subianto soal ini masih mengikuti pola sebelumnya. Subsidi BBM memang akan dikurangi tapi tidak disebutkan sampai akan dihapus total (lihat visi misi Prabowo-Hatta). Oleh karena itu, faktor-faktor seperti harga minyak dunia, produksi minyak dalam negeri, konsumsi minyak dalam negeri, dan sebaginya harusnya akan berpengaruh! Kalau harga minyak dunia lagi turun bisa jadi tak akan dinaikannya. [Ustadz Abdurrahman Ibnu Zaini | Fimadani.Com]
